Ketua DPD: DPR Jadi Lembaga Paling Korup Karena Terlalu Kuat | Bungdetik.com

 
  

Ketua DPD: DPR Jadi Lembaga Paling Korup Karena Terlalu Kuat

Jakarta, Ketua DPD RI Irman Gusman prihatin DPR menurut hasil survei merupakan lembaga paling korup. Menurut Irman, penilaian survei tersebut karena kedigdayaan DPR sebagai lembaga legislatif.

“Saya sangat prihatin terhadap hal yang dirilis dimana DPR sebagai partner DPD menjadi lembaga paling korup,” kata Irman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Menurut Irman, DPR terlalu kuat. Akibatnya, check and balance di sektor legislatif yakni DPR dan DPD tidak berjalan dengan baik.

“Kekuasaan DPR sangat luar biasa tanpa adanya check and balance yang seimbang. Inilah sebabnya negara kita yang menganut sistem demokrasi ini DPR dan DPD harus saling mengawasi, saling check and balance. Sesama lembaga legislatif itu tidak boleh ada lembaga yang luar biasa kuatnya. Sama dengan di yudikatif kemudian dihadirkan MK dan KY sehingga ada check and balance. Seharusnya diantara DPD dan DPR ada check and balance di Senayan,” kata Irman.

Irman mencontohkan, dalam pembuatan UU, DPR berwenang penuh. Saran DPD dan masukan pemerintah bisa kandas dalam voting DPR.

“Coba bayangkan dalam membuat UU itu tidak ada kontrol lembaga lain. Seharusnya DPD dihadirkan, pemerintah itu bisa punya hak veto apakah nanti diterima atau tidak,”keluhnya.

Karena itu, dia menawarkan perbaikan sistem ketatanegaraan, yakni lembaga-lembaga saling menghormati check and balance sehingga tak ada yang dinilai sebagai lembaga korup lagi.

“Kritikal poin menuju 2014 ini mari kita perbaiki sistem ketatanegaraan kita. Bagaimana dukungan terhadap masyarakat, sistem presidensial harus kita perkuat. Jadi semua harus dibenahi kita perlu sistem baik,” sarannya.

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 14-24 Mei 2012 dengan metode survei stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.192 responden.

Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).

Berikut ini persentase urutan lembaga pemerintahan yang dianggap korup oleh responden:

1. DPR (47)
2. Kantor Pajak (21,4)
3. Kepolisian (11,3)
4. Parpol (3,9)
5. Kejagung (3,6)
6. Layanan birokrasi (3,1)
7. Kehakiman (2,6)
8. BI (1,2)
9. MK (1)
10. BPK (0,9)
11. DPD (0,6)
12. KPK (0,5)
13. Kepresidenan (0,2)
14. MA (0,2)
15. TNI (0,1)
16. Tidak menjawab (2,3)

(van/rmd)

 

Comment Form